Sumber Daya Alam

Posted: Oktober 12, 2010 in Tugas Artikel

SUMBER DAYA ALAM
Perbincangan tentang “Pembangunan Berkelanjutan” atau “suistainable development
” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksana. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (
UN Conference on the Human Environment
) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan (Soerjani, 1977: 66), menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan
Makalah Bahasan Pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, Bali 14 – 18 Juli 2003.
Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum UNLAM, Pascasarjana UNLAM, Pascasarjana Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari, Fakultas Hukum UNLAM, Fakultas Syariah IAIN Antasari dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin, Sekarang sebagai Hakim Agung pada Makamah Agung RI.
memperhitungkan daya dukung lingkungan ( eco-development ) (Rangkuti,2000:27) Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Bertepatan dengan di umumkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke–2 “( The Second UN Development Decade ) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi “proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 (XXV) Tahun 1970 menugaskan kepada Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha “melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang” dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana Pembangunan Nasional, berikut skala prioritasnya (Hardjasoemantri, 200:7). Amanat inilah yang kemudian dikembangkan dan menjadi hasil dari Konferensi Stocholm yang dapat dianggap sebagai dasar-dasar atau cikal bakal konsep “Pembangunan Berkelanjutam” Pengeruh Konferensi Stocholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk di Indonesia (Silalahi, 1992:20). Semua keputusan Konferensi tersebut diatas, disyahkan oleh resolusi SU PBB No. 2997 (XXVII) tertanggal 15 Desember 1972. Pentingnya Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia bagi negara-negara yang terlibat dalam konferensi ini dapat dilihat dari penilaian negara peserta yang mengatakan bahwa deklarasi dianggap sebagai “

a first step in developing international environment law
Bagi Indonesia konsep ini sebenarnya merupakan suatu konsep yang relatif baru. Menurut Emil Salim, inti pokok dari Pembangunan yang lama tidak mempertimbangkan lingkungan, dan memandang kerusakan lingkungan sebagai biaya yang harus dibayar (yayasan SPES, 1992:24-25) . Walaupun demikian konsep ini sebenarnya sudah dibahas mendahului Konferensi Stockholm dalam Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional di Bandung tanggal 15-18 Mei 19972 sedangkan Konferensi Stockholm berlangsung tanggal 15-18 Juni 1972. Menurut Daud Silalahi Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional 1972 di UNPAD yang bekerjasama dengan BAPPENAS telah mengawali konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan ( eco-development ). Menurut pendapatnya pertemuan ini membawa pengaruh pada pengaturan hukum lingkungan dan pada konsep pembangunan dengan masuknya pertimbangan lingkungan dalam setiap keputusan rencana pembangunan (Silalahi,1991:2). Seminar Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional (1972) dengan tema yang sangat menarik “hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal” (Soemarwoto, 1983:xi) oleh Otto S. dinilai sebagai suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. (Soemarwoto, 1983:1). Karena itu perbincangan tentang pembangunan tentang Pembangunan Berkelanjutan sudah dibahas di Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa, namun hingga sekarang masih menjadi masalah yang belum dapat diwujudkan secara baik. Dalam kurun waktu tersebut bangsa Indonesia telah berusaha untuk menjadikan Pembangunan Berkelanjutan sudah dibahas di Indonesia sebagai pembangunan yang berkelanjutan bahkan ditambah dengan berwawasan lingkungan, namun prakteknya menunjukkan lain. Dalam gambaran tentang kondisi umum mengenai pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup,
Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 menyebutkan bahwa Konsep Pembangunan Berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijakan, namun dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali. Karena itu pembangunan berkelanjutan adalah sebuah harapan yang harus kita wujudkan dan dalam upaya mewujudkannya itu peranan hukum menjadi sangat relevan.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP .
Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang kita pergunakan disini adalah merupakan terjemahan dari “ suistainable development ” yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah Pembangunan Berkelanjutan” secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup” digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga dikenal ada lingkungan dan pembangunan, 1988:12) sedang sebelumnya lebih popular digunakan sebagai istilah “Pembangunan yang berwawasan Lingkungan” sebagai terjemah dari “ Eco-development ” Menurut Sonny Keraf, sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Mulai pertama istilah ini muncul dalam
World Conservation Strategy
dari the International Union for the conservation of nature (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam bukunya Building a Suistainable Society (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat popular melalui laporan Bruntland, Our Common Future (1987). Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Bumi di Rio de Jainero, Brazil, paradigm. pembangunan Berkelanjutan di terima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia (Keraf, 2001:1,2002:166). Perkembangan kebijakan lingkungan hidup, menurut Koesnadi Hardjosoemantri, didorong oleh hasil kerja World Commission on Environment and Development, disingkat WECD. WECD dibentuk PBB memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 No. 38/161 dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Bruntland (Norwegia) dan dr. Mansour Khalid (Sudan). Seorang anggota dari Indonesia, Prof. Dr. Emil Salim. Salah satu tugas WECD adalah mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya. WECD telah memberikan laporannya pada tahun 2000 yang diberi judul “ Our Common Future ” yang memuat banyak rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan perubahan hukum (Hardjasoematri, 2000:12-15). Sedangkan Soerjani menambahkan bahwa panitia ini menghasilkan laporan yang berjudul “ Our Common Future ” pada tahun 1987 (WECD 1987). Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan judul “Hari Depan Kita Bersama” 1988. salah satu tonggak penting yang di pancangkan oleh panitia ini adalah agar pemahaman tentang perlunya wawasan lingkungan dalam Pembangunan di praktekkan di semua sektor dan terkenal dengan istilah “ Sustainable Development ” (Soerjani, 1997:61) Dalam laporan WECD “ Our Common Future ” ditemui sebuah rumusan tentang “ Suistainable Development ” sebagai berikut: “
Suistainable Development is defined as development that meet the needs of the present without comprosing the ability of future generations to meet their own needs
” (Tjokrowinoto, 1991:7, Hardjosoemantri,2000:15). Ada beberapa penekanan yang kita temukan dalam terjemahan rumusan ini. Dalam terjemahan Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan disebutkan “Umat memiliki kemampuan untuk menjadikan pembangunan ini berkesinambungan ( sustainable ) untuk memastikan bahwa Pembangunan ini dapat memenuhi kebutuhanya” (Santosa, 2001:161). Soerjani menterjemahkan dengan “Pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri” (Hardjosoemantri,2000:15). Selain itu ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu antara lain:
1. Emil Salim : Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau suistainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (yayasan SPES,1992:3)
2. Ignas Kleden : Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut (yayasan SPES, 1992:XV).
3. Sofyan Effendi :
a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah invesinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Wibawa,1991:14).

b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memnuhi kepentingan mereka) (Wibawa,1991:26).
Berbagai rumusan ini sedikit banyak dapat membantu pemahaman kita tentang pembangunan berkelanjutan. Selanjutanya dalam laporan Komisi Dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan tentang “Hari Depan Kita Bersama” (1988) dikemukakan beberapa penegasan lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan ini. Di katakan konsep pembangunan yang berkesinabungan memang mengimplikasikan batas – bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat teknologi dan organisasi sosial sekarang ini mengenai sumber daya lingkungan serta oleh kemampuan biosfer menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia, akan tetapi teknologi untuk memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi (hal 12). Kemudian ditambahkan pula bahwa Pembangunan global yang berkesinambungan juga mensyaratkan mereka yang hidup lebih mewah untuk mengambil gaya hidup dalam batas-batas kemampuan ekologi planet ini dalam hal penggunaan energi, misalnya. Lebih lanjut penduduk yang bertambah cepat dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya dan penyelamatan naiknya taraf hidup, jadi pembangunan yang berkesinambungan hanya dapat dikejar bila besarnya populasi penduduk dan pertumbuhan selaras dengan potensi produktif yang terus berubah dari ekosistem. Akhirnya pembangunan yang berkesinambungan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi lebih berupa suatu proses dengan pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan kebutuhan masa kini. Kami
menyadari bahwa proses itu tidak mudah. Pilihan-pilihan yang menyakitkan harus dibuat. Jadi dalam analisis akhirnya, pembangunan yang berkesinambungan pasti bersandar pada kemauan politik (hal13). Dalam menanggapi rumusan Pembangunan Berkesinambungan, Emil Salim dalam terjemahan laporan ke dalam bahasa Indonesia mengemukakan bahwa rumusan pembangunan terlanjutkan memuat dua konsep pokok yakni, pertama, konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia, terhadap siapa prioritas utama perlu diberikan; dan kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Dengan demikian keprihatinan kemiskinan dan ikhtiar menanggapi keterbatasan akibat keadaan teknologi dan organisasi sosial menjadi latar belakang pembahasan masalah-masalah lingkungan dan pembangunan (hal XXIV). Pada tulisannya yang lain, Emil Salim mengemukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berlanjut ini, yaitu :
– Pertama, proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut,
– Kedua, sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.
– Ketiga, kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin posistif pengaruhnya pada
kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.
– Kelima, pembangunan berkelanjutan mengadaikan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Pandangan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Ignas Kleden yang antara lain menyatakan bahwa ada dua hal yang dipertaruhkan disini, yaitu daya dukung sumber-sumber daya tersebut, dan solidaritas transgenerasi; maksudnya adalah bagaimana kita mengekang diri untuk tidak merusak sumber-sumber daya yang ada, agar dapat bersikap adil terhadap masa depan umat manusia. Kegagalan kita untuk memelihara daya dukung sumber-sumber daya itu akan menyebabkan kita berdosa karena telah melakukan sesuatu ( sin of commission ) sementara kegagalan untuk mewujudkan solidaritas transgenerasi itu akan menyebabkan kita berdosa karena telah melalaikan sesuatu (sin of commission)(yayasan SPES,1992:XV). Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari berbagai interpretasi. Moeljarto Tjokrowinoto misalnya menyebutkan ada interpretasi yang lahir dari pemikiran kaum environmentalist dan ada pula interpretasi yang datang dari para pakar dalam donor agencies. Kedua interpretasi pembangunan berkelanjutan tadi mempunyai implikasi administrative tertentu. Interpretasi yang lain sustainable development menurut Moeljarto didorong oleh adanya kenyataan tinggi morta mortality rate proyek-proyek pembangunan di negara berkembang. Alokasi input yang berkesinambungan tidak menjadikan proyek pembangunan tadi berkembang dengan kekuatan tersendiri. Dikatakan pula bahwa sustainable development atau pembangunan berlanjut ini mungkin diwujudkan melalui keterkaitan ( interlinkages ) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan kultur. Dikatakan juga bahwa sustainable development bukanlah suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan di masa mendatang (Wibawa, 1991:6-8). Pandangan lain diungkapkan Sonny Keraf. Dikemukakannya bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak tetapi dipihak lain adalah suatu teori normatif yang menyodorkan praktis pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan developmentalisme selama ini (Keraf, 2002: 173). Sedangkan menurut Mas Achmad Santoso istilah sustainable development mengandung berbagai penafsiran yang berbeda-beda karena terminology pembangunan berkelanjutan sangat terbuka untuk ditafsirkan dengan berbagai pengertian (Santoso, 2001:161). Disamping konsep sustainable development yang berasal dari WCED, menurut Soerjani muncul pula batasan tentang pembangunan yang terdukung dari Bank Dunia, World Conservation Society (IUCN) serta IUCN bersama UNEP dan WWF yang antara lain menekankan pada perbaikan sosial ekonomi, pelestarian, sumber daya alam dan perhatian pada daya dukung sumber daya alam dan keanekaragamannya dalam jangka panjang (Soerjani, 1997:66). Konsep ini dirumuskan dalam apa yang dinamakan “ Caring for the Earth : The Strategy for Sustainable Living “ menggantikan World Conservation Strategy (WCS) (Hardjosoemantri,2000: 16-17). Dalam rumusan Caring for the Earth disingkat CE (1991) perumusan tentang sustainable development digariskan sebagai berikut: “ improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. A sustainable economy is the product of PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA OLEH DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH. Makalah Disampaikan Pada SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII TEMA PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Diselenggarakan Oleh BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI Denpasar, 14-18 Juli 2003 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

KARAKTERISTIK EKOLOGI SUMBER DAYA ALAM
Dalam rangka untuk lebih memahami ruang lingkup ekologi dan lingkungan yang teraplikasikan secara spasial, maka diperlukan kajian aplikatif agar dapat mendeskripsikan aspek-aspek lingkungan hidup, yaitu komponen abiotik (fisik), biotik dan kultural. Pendekatan ekologi-geografis digunakan sebagai dasar dalam setiap kajian dan analisis dalam studi lingkungan, yang meliputi pemahaman, interaksi dan interdepedensi antar komponen lingkungan hidup kaitannya dengan aspek keruangan (spasial).
Provinsi DIY mempunyai karakteristik ekologi dan lingkungan sangat khas sekali dan menarik untuk dapat dijadikan lokasi bahan kajian ilmu lingkungan. Macam-macam bentuklahan yang cukup variatif dari arah utara sampai selatan, mulai dari bentuklahan asal gunungapi, dataran alluvial, perbukitan denudasional dan struktural , perbukitan karst, gumuk pasir dan marine. Dari variasi bentuklahan tersebut memberikan efek keterkaitan dengan tata cara, proses dan aktivitas hidup manusia yang hidup di dalamnya maupun lingkungan lainnya baik hewan maupun tumbuhan.

ASPEK FISIK
Wilayah Propinsi DIY. di bagian utara terdapat Gunungapi Merapi ( 2968 m) merupakan salah satu gunungapi teraktif di dunia. Kondisi ekosistem Merapi sangat unik letusannya mempunyai kekhasan dengan intensitas dan dampak yang bervariasi. Secara umum karakteristik letusan gunungapi berbeda antara satu dengan lainnya. Setiap letusan mengeluarkan bahan vulkanik yang dapat berupa benda cair, padat dan gas. Benda cair terdiri atas:
a. Lava, magma yang meleleh di permukaan bumi.
b. Lahar panas dan dingin.
Benda padat atau piroklastika (ukuran bom, lapili, kerikil, pasir dan abu vulkanik), sedang yang berbentuk gas diantaranya adalah gas CO2, H2S, N2 dan H2O.
Pada lereng Gunung Merapi terdapat Sungai Krasak, Sungai Boyong, Sungai Kuning dan Sungai Gendol, pada hulu di bagian dasar sungai tersebut terlihat struktur berlapis dari endapan lahar Merapi dengan membentuk lembah berbentuk U. Hal ini menunjukkan bahwa endapan lahar tersebut secara dinamis terjadi proses pengendapan dan erosi secara bergantian. Di bagian bawah terdapat dari gardu pandang terdapat dam penampung lahar (Sabo) dengan maksud salah satunya adalah untuk mengendalikan laju aliran lahar.
Dari gardu pandang terlihat permukaan Gunung Merapi yang gundul dan kering akibat hembusan awan panas dan guguran lava. Dari hasil transportasi material gunung api maupun endapan dari debu akan menghasilkan tanah yang subur, karena hasil erupsi Gunung Merapi kaya akan kandungan unsur Hara. Jenis dan ukuran material lahar bervariasi dari pasir sampai bongkah. Pola aliran lahar dingin adalah mengalir tertranspor melalui sungai oleh air hujan. Pola aliran awan panas adalah khas menggulung-gulung di angkasa.
Potensi sumberdaya air yang cukup besar terletak di zone tengah baik berupa air tanah maupun air permukaan. Besarnya potensi air permukaan diakibatkan keberadaan tiga sungai besar yang mengalir wilayah DIY yaitu Sungai Progo, Opak, Oyo, selain hal tersebut adanya sumber-sumber mata air yang berada di lereng Gunung Merapi yang sebagian besar dimanfaatkan untuk air bersih (air minum).
Sedangkan potensi sumberdaya air di zone timur berupa sungai bawah tanah yang banyak dijumpai di daerah Gunungkidul namun pemanfaatannya belum maksimal sementara dipompa ke atas untuk air minum dan irigasi. Sementara di zona barat terdapat sungai Serang dan Waduk Sermo yang telah dimanfaatkan untuk persediaan air minum dan pertanian.
Keberadaan sumberdaya air tersebut dipengaruhi oleh curah hujan tahunan yang berkisar antara 1.500 mm—2.400 mm. Dengan curah hujan bulanan terkering sebesar 23,20 mm dan terendah546 mm. Hari curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak empat hari, sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari sebanyakk 34 hari.
Dataran alluvial meliputi wilayah perkotaan Yogyakartta dan sekitarnya. Di daerah ini mempunyai kelerengan yang landai dan datar. Tanahnya merupakan hasil pelapukan batuan volkanik yang telah mengalami transportasi dan terendapkan pada Zaman Kuarter.
Daerah Perbukitan Denudasional mempunyai batuan yang cukup komplek dengan dominasi batuan yang keras, litologi yang ada diantaranya breksi batuapung yang berselingan batupasir dan batulempung tufaan. Kelerangan di daerah ini cukup terjal sehingga rawan terjadi bencana alam tanah longsor.
Di perbukitan karst merupakan fenomena alam yang khas sekali dimana kandungan batuannya dominan batugamping. Ciri-ciri daerah karst ini adalah dengan terdapatnya aliran sungai bawah tanah, dolina, uvala dan polje.
Gumuk pasir sangat khas terbentuk akibat proses angin, dengan kenampakan seperti bulan sabit sehingga dinamakan barchan sand dunes. Daerah Marine pada beberapa tempat yang berlitologi batugamping terdapat clift-clift yang cukup terjal, proses abrasi sangat kuat sehingga mampu mengikis batuan yang berada di tepi pantai.

ASPEK BIOTIK
Pada bagian utara wilayah Provinsi DIY. terdapat hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (cathment area) untuk cadangan ketersediaan air bagi masyarakat di kawasan selatan wilayah ini. Kawasan hutan yang dimaksud di atas, merupakan bagian penting dalam upaya konservasi air sebagai daerah resapan air yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberadaan air tanah khususnya untuk wilayah kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Selain itu hutan tersebut juga mampu menyerap dan menetralkan zat-zat beracun seperti karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO2), gas Nitrogen, debu timbal asap kendaraan bermotor dan menormalkan panas bumi. Hutan secara alami mempersembahkan zat kehidupan Oksigen (O2) dan menjaga iklim mikro serta menciptakan kenyamanan dan keseimbangan lingkungan hidup, baik manusia, satwa maupun kehidupan jasad renik lainnya. Oleh karenanya jika terjadi kerusakan hutan di suatu negara akan menjadi sorotan tajam negara lain karena dianggap sebagai biang malapetaka dunia dalam perubahan iklim, peningkatan panas bumi maupun pencemaran udara.
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai hutan seluas + 17.000 Ha atau 5,23 % dari luas wilayahnya terhampar di empat wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Bantul dan kabupaten Gunungkidul, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan tempat tumbuhnya. Hutan tersebut meliputi hutan lindung, hutan negara dan hutan rakyat, dimana masing-masing mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Pada tahun 2002 tepatnya tanggal 16 – 21 Oktober, hutan lindung yang terletak di petak 1, 2, 3, 4 dan 5 hutan lereng Gunung Merapi mengalami kebakaran sebagai akibat musim kemarau yang panjang. Jenis kebakarannya adalah kebakaran permukaan, yang diawali dengan terbakarnya rumput dan semak kering serta sebagian pohon besar. Luas kebakaran mencapai + 300 Ha dan merupakan kawasan hutan lindung Kaliurang maupun kawasan Cagar Alam Plawangan – Turgo. Lokasi ini hampir seluruhnya merupakan bukit-bukit terjal yang dikelilingi oleh sungai-sungai kecil yang kemudian bermuara ke arah sungai Boyong. Selain itu bahwa kawasan tersebut merupakan habitan flora dan fauna yang sangat beragam, yang mendukung Taman Wisata Alam Kaliurang, serta merupakan daerah aksesbilitas sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
Jenis tanaman hutan sebagai pendukung konservasi yang ikut terbakar adalah Soga, Bambu, Puspa, Pinus, Kaliandra, Sarangan, Kina dan Agatis. Disamping itu beragam fauna yang hidup di dalamnya juga turut terbakar dimana waktu kebakaran itu terjadi tidak sempat meninggalkan tempat. Upaya pemadaman dilakukan mulai tanggal 16 Oktober 2002 dan baru berhasil dipadamkam pada tanggal 19 Oktober, yang dilakukan secara massal.
Penurunan kuantitas flora juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan permasalahan yang berbeda, yaitu berkurangnya habitat kera ekor panjang. Dampak yang timbul dari penurunan habitat ini adalah terjadinya invasi daerah jelajah kera ekor panjang ke perkampungan penduduk untuk mencari makanan sehingga mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian dan gagalnya panen. Sebenarnya permasalahan ini telah menjadi issu penting sejak tahun 2001, namun belum juga ditemukan solusi yang tepat sehingga sampai tahun 2002 masalah ini masih belum teratasi. Serangan kera ekor panjang ini tepatnya terjadi di kecamatan Paliyan, Saptosari dan Kecamatan Panggang. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat antara lain adalah penjagaan secara swadaya oleh masyarakat setempat dan penanaman tanaman pakan kera.
Lain halnya dengan permasalahan di sepanjang pantai selatan DIY, perburuan penyu dan telurnya masih terus berlangsung di sebagian masyarakat setempat maupun pendatang. Nampaknya masyarakat pengambil maupun konsumen pengguna penyu dan telurnya sudah tidak mengindahkan lagi seruan-seruan ataupun ajakan untuk menjaga kelangsungan hidup jenis binatang ini. Upaya-upaya dari pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam berbentuk sosialisasi, penyuluhan, forum komunikasi maupun penjagaan di daerah pendaratan telur penyu telah dilakukan, namun demikian belum menampakkan hasil yang nyata.
Berkurangya flora di daerah resapan air maupun di daerah perkotaan sendiri rupanya mendatangkan musibah musiman terutama di musim penghujan pada daerah yang lebih rendah yaitu datangnya banjir. Permasalahan ini juga didukung oleh kondisi sungai yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya serta saluran air hujan yang tidak baik. Terjadinya konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perumahan mengurangi daerah resapan air di hulu sehingga air begitu saja mengalir tanpa ada penahannya. Hal ini diperburuk dengan minimnya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan dan di daerah sekitar aliran sungai, yang justru dipenuhi dengan rumah tinggal penduduk, bahkan di bantaran sungai sekalipun. Rupanya perlu dicermati kembali penataan ruang pengembangan/perluasan kota di daerah resapan air sehingga tidak akan menimbulkan musibah banjir pada musim penghujan dan sebaliknya kekeringan di musim kemarau.

ASPEK SOSIO KULTURAL
Kepadatan penduduk di sekitar Gunungapi Merapi cukup tinggi dengan letusannya yang sangat berbahaya terutama awan panas, sehingga daerah tersebut rawan bencana. Pada bulan November 1994 terjadi bencana awan panas, sehingga Pemerintah Daerah menyediakan tempat penampungan yang merupakan relokasi daerah tempat bencana sebanyak lebih kurang 60 rumah telah dibangun untuk para korban bencana alam Gunungapi Merapi tersebut. Wilayah lereng Merapi ini potensial untuk pariwisata, terutama di daerah Kaliurang. Di bagian selatan wilayah Propinsi DIY. terdapat pula Pantai Parangtritis yang memberikan PAD (pendapatan asli daerah) cukup besar di sektor pariwisata bagi Kabupaten Bantul.
Mata pencaharian penduduk di wilayah pedesaan sebagian besar adalah petani dengan pekerjaan sambilan sebagai buruh bangunan, peternak dan penambang. Di wilayah perkotaan pekerjaan masyarakat bervariasi antara sebagai PNS atau Wiraswasta. Perkembangan kota yang sangat pesat mengakibatkan perubahan fungsi lahan dari sawah pertanian menjadi permukiman dan industri. Hal ini harus segera diatasi dan memerlukan upaya konsekuensi dari Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah khususnya yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Berkaitan dengan penegakan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat, yang merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan agar tetap baik. Meningkatnya aktivitas masyarakat dalam berpartisipasi, ternyata tidak banyak karena kebutuhan bukan lagi karena perintah.
Banyaknya kelompok masyarakat dalam wadah yang beragam merupakan salah satu indikator kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, baik LSM maupun forum-forum yang tidak berbadan hukum dengan ruang lingkup lokal maupun nasional. Melalui dialog masukan-masukan dari masyarakat merupakan bahan bagi penyusun kebijakan, selain itu dalam pelaksanaan Program Kali Bersih, masyarakat secara langsung terlibat terutama dalam kegiatan Gerakan Kali Bersih. Gerakan ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat akan arti pentingnya mengelola kali baik bagi kehidupan masyarakat tidak hanya yang berada disekitar sungai tetapi juga masyarakat luas.
Banyaknya forum yang berkembang dimasyakarat ternyata cukup membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Forum-forum tersebut sekaligus merupakan ujung tombak maupun kepanjangan tangan yang cukup efektif. Forum Peduli Lingkungan, Forum Yogyakarta Sehat, Forum Pariwisata Sehat, Forum KPSA dan lain-lain merupakan wujud partisipasi masyarakat dengan ruang gerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan selalu bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai salah satu bentuk kerjasama bersama antara Pemerintah Daerah, Tokoh-tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan LSM dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing baik jangka waktu pendek maupun panjang.
Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam merupakan kegiatan yang telah lama melibatkan masyarakat melalui kelompok – kelompok penghijauan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan lain-lain. Selain melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan-peraturan dari Pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat tersebut juga memiliki aturan-aturan lokal yang tidak tertulis tetapi merupakan kesepakatan masyarakat setempat yang tetap diataati dan cukup efektif untuk memelihara kualitas lingkungan yang ada.

KESIMPULAN
Pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa profil dan karakteristik lingkungan ini sangat diperlukan dan berguna untuk:
1. Mengetahui potensi sumberdaya alam yang terdapat di suatu wilayah untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kapasitas daya dukung yang ada.
2. Mengetahui situasi dan kondisi lingkungan hidup yang kemungkinan sudah terdapat adanya indikasi kerusakan lingkungan atau pencemaran baik udara, air, lahan dan tanah, kehidupan flora dan fauna serta persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap situasi dan kondisi tersebut.
3. Memberikan informasi kepada pelaku ekonomi dan lingkungan yaitu Pemerintah, masyarakat, swasta, nasional dan internasional, yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan keputusan terhadap ruang lingkup kegiatan mereka masing-masing.
4. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka mengupayakan pembangunan agar dapat terlaksana secara terpadu, ekonomis, ramah lingkungan dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA
Docstoc.com 2010 pengelolaan sumber daya alam
http://www.docstoc.com/docs/22048178/PEMBANGUNAN-BERKELANJUTAN-DALAM-PENGELOLAAN-SUMBER-DAYA-ALAM-INDONESIA

totoksuharto.blogspot.com 2010 profil dan karakteristik ekologi
http://totoksuharto.blogspot.com/2010/02/profil-dan-karakteristik-ekologi-dan.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s