PERTAMBANGAN

Posted: November 2, 2010 in Tugas Artikel

TAMBANG

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).
Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia.
Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam undang-undang (UU). UU yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, UU No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pengusahaan Pertambangan. Dalam UU tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi asing. Berdasarkan ketentuan KK, investor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal. Di dalam bidang pertambangan tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil. Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor.
Karakteristik Pertambangan
Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.
Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih tinggi.
Pergeseran Paradigma
Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam era desentralisasi saat ini maka kegiatan pertambangan tidak terpisahkan lagi dengan pengambilan kebijakan di tingkat daerah sehingga:
Pertama, Pemerintah pusat hendaknya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola kegiatan pertambangan yang melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat local.
Kedua, apabila risikonya tidak besar serta teknologinya dikuasai dan permasalahannya hanya modal, maka dana dapat dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu:
1. sebagian pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan umum yang sudah memberikan keuntungan banyak (misal: batu bara). Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk eksplorasi dan investasi pada sektor-sektor pertambangan lainnya.
2. Membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola kekayaan mineral di daerah tersebut seoptimal mungkin dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Ketiga, aspek lingkungan baik fisik maupun sosial harus dipertimbangkan dalam setiap kontrak pertambangan dan pengusaha pertambangan harus menyediakan biaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Menurut ahli ekonomi Kaldor dan Hicks suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari usahanya dapat memberi kompensasi bagi golongan yang menderita kerugian akibat usaha tersebut sehingga posisi golongan kedua tersebut paling jelek sama seperti sebelum adanya usaha tersebut dan golongan pertama masih untung. Golongan kedua tersebut dapat berupa alam maupun masyarakat. Jadi, tidak adil bila ada suatu usaha yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi lebih rusak atau masyarakat menjadi lebih menderita dibandingkan keadaan sebelum adanya usaha tersebut. Peran pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dalam penanganan dampak lingkungan pertambangan ini, sehingga penguatan institusi di tataran lokal akan menjadi semakin signifikan.
Keempat, sumberdaya alam sebagai sumber untuk kegiatan pertambangan dan energi dimanfaatkan dari sistem ekologi oleh karena itu syarat mendasar yang harus dipatuhi adalah tidak melanggar daya dukung ekosistem. Untuk dapat memanfaatkan sebanyak-banyakinya sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia, konsep eko-efisiensi harus menjadi acuan utama yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya dan membuang atau memboroskan sesedikit mungkin yang juga berarti meminimumkan limbah. Dapat disimpulkan bahwa eko-efisiensi sekaligus akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Untuk itu ekonomi lingkungan perlu diperhitungkan dalam setiap aktifitas pertambangan.
Pendekatan Kemitraan
Tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk sektor pertambangan harus dihadapi bersama melalui pendekatan kemitraan (partnership) yang berdasarkan hubungan yang fair dan equitable, artinya pemerataan tanggung jawab dan tugas.
Sebagai suatu contoh nyata dalam sektor pertambangan adalah kemitraan dalam menentukan reklamasi lokasi tambang. Dalam menangani reklamasi ini maka perlu dipikirkan kebutuhan dari masyarakat sekitar lokasi tambang, sehingga masyarakat sekitar dapat berdiri sendiri dan tidak selalu bergantung dengan perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh operasi tambang. Untuk itu dalam masalah reklamasi ini maka Departemen Energi & Sumberdaya Mineral, Departemen Kehutanan dan perusahaan harus berkonsultasi dengan masyarakat sekitar untuk menentukan reklamasi yang terbaik.
Apabila dilihat dari masalah pemerataan, maka kemitraan ini perlu dikonsultasikan dengan masyarakat sekitar oleh pemda. Hal ini untuk menghindari adanya rasa “dirugikan” setelah penambangan berjalan. Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi masalah ini sebab jangan sampai perusahaan pertambangan merasa bahwa Pemerintah Daerah tidak melakukan upaya untuk pembangunan didaerah lokasi pertambangan. Perlu juga diperjelas mengenai hak-hak dan kewajiban dari masyarakat setempat, terutama yang berhubungan dengan masalah hukum adat. Karena keragaman dari masyarakat adat di Indonesia, maka perlu dikaji kembali melalui studi yang intensif tentang struktur masyarakat adat. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari rasa “tidak percaya” dari masing-masing stakeholders.
Jika kita membuka kamus, maka kita akan mendapatkan berbagai definisi tentang pertambangan. Namun amat sedikit dari definisi tersebut yang mendekati makna empirik dari kegiatan pertambangan. Untuk itu saya akan memberikan definisi menurut apa yang saya temui dan lihat dengan mata kepala saya sendiri. Definisi ini saya simpulkan dari hasil perjalanan saya ke beberapa daerah pertambangan di Indonesia dan beberapa negara.
Definisi Tambang
1. Pertambangan adalah kegiatan untuk mendapatkan logam dan mineral dengan cara hancurkan gunung, hutan, sungai, laut dan penduduk kampung.
2. Pertambangan adalah kegiatan paling merusak alam dan kehidupan sosial yang dimiliki orang kaya dan hanya menguntungan orang kaya.
3. Pertambangan adalah lubang besar yang menganga dan digali oleh para pembohong (Mark Twian)
4. Pertambangan adalah industri yang banyak mitos dan kebohongan

Ada beberapa fase yang harus dilalui oleh perusahaan sebelum melakukan eksploitasi. Saat proses tersebut di lalui oleh perusaan, maka saat itu pula beredar mitos-mitos pertambangan di masyarakat.
Pada kesempatan ini saya ingin menggambarkan mitos-mitos dan fakta-fakta dari pertambangan.

Mitos-Mitos Pertambangan
1. Pertambangan adalah industri padat modal dan risiko tinggi
2. Pertambangan adalah industri yang menyejahterakan rakyat
3. Pertambangan adalah penyumbang devisa negara yang besar
4. Pertambangan adalah industri yang banyak menyediakan lapangan kerja
5. Pertambangan adalah industri yang bertanggungjawab

Fakta-Fakta Pertambangan:
1. Tahapan Penyelidikan Umum
• Lahirkan Pro dan Kontra yang memicu benih perpecahan di masyarakat
• Beredar janji-jani ‘surga’ seperti masyarakat akan sejahtera, jalan di perbakiki, listrik terang benderang, menjadi kota ramai dll, sehingga gaya hidup masyarakat mulai berubah
• Beredar informasi yang simpang siur dan membingungkan

2. Tahapan Eksplorasi
• Konflik antar pemilik kepentingan mulai terbuka. Pada posisi ini biasanya Pemerintah mulai menujukan keberpihakan pada perusahaan.
• Informasi yang semakin simpang siur semakin meresahan masayatakat.
• Bujuk rayu, intimidasi, hingga teror dan ancaman makin meningkat

3. Tahapan Eksploitasi
• Dimulainya Penghancuran gunung, hutan, sungai dan laut.
• Dimulainya proses pembuangan limbah Tailing yang akan meracuni sumber air dan pangan.
• Dimulainya kerja-kerja akademisi dan konsultan bayaran untuk membuktikan bahwa tidak ada pencemaran
• Meningkatnya konflik antar masyarakat dan masyarakat dengan pejabat negara
• Penguasaan sumberdaya alam, pencemaran lingkungan dan proses pemiskinan
• Meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia, kasus korupsi dan suap
• Meningkatnya kasus asusila karena akan terbukanya fasilitasi judi dan tempat prostitusi
• Limbah Tailing dan Batuan akan menjadi masalah dari hulu hingga hilir.

4. Tahapan Tutup Tambang
• Makin terpuruknya ekonomi lokal dan menigkatnya jumlah pengangguran
• Terbatasnya waktu pantauan kualitas lingkungan
• Terbentuknya danau-danau asam dan beracun yang akan terus ada dalam jangka waktu yang panjang
• Tidak pulihnya ekosistem yang dirusak oleh perusahaan tambangan
• APBD banyak terkuras untuk menutupi protes rakyat sementara perusahaan telah pergi meninggalkan berbagai masalah.

Adapun yang perlu diwaspadai jika konsep pengelolaan menggunakan konsep Tambang Rakyat adalah:
1. Tambang Rakyat selalu menjadi jalan masuk untuk tambang skala besar
2. Tambang Rakyat berpotensi menjadi daerah tak bertuan
3. Tambang Rakyat mengundang konflik horizontal
4. Tambang Rakyat mengundang keterlibatan cukong, pedagang merkuri, pedagang emas dan aparat

Penutup
1. Belum ada satu pertambangan pun di Indonesia dan Dunia yang terbukti menyejahterakan penduduk lokal, sebaliknya banyak bukti pertambangan justeru menyengsarakan rakyat
2. Belum ada bukti pertambangan ramah terhadap lingkungan, sebaliknya semua tambang terbukti merusak lingkungan
3. Belum ada bukti bahwa perusahaan tambang menepati janji-janji manisnya, sebaliknya justru banyak bukti bahwa mereka mengingkarinya.
4. Belum ada bukti setelah cadangan emas habis, penduduk lokal menjadi sejahtera. Sebaliknya banyak bukti mereka akan ditinggalkan dalam kemiskinan yang lebih parah dari sebulumnya
Visi Sumber Daya Alam Sebagai Andalan Pembangunan

Perlu dikembangkan adanya visi dan persepsi bahwa pertambangan identik
dengan lingkungan hidup. Untuk itu perlu disosialisasikan masalah
proses pertambangan dan kegunaan hasil tambang kepada semua stakeholders
di semua tingkatan melalui media komunikasi. Masalah sosialisai ini
juga akan berhubungan erat dengan pendidikan, baik formal maupun
non-formal dengan memakai metoda komunikasi yang baik. Untuk itu secara
pendidikan formal, kurikulum pendidikan di Indonesia harus mendapatkan
prioritas.

Perusahaan pertambangan dalam hal ini, perlu memikirkan aktifitas
pendidikan yang jitu selain membangun sekolah dalam program Community
Development bersama-sama dengan stakeholders didaerah dimana lokasi
tambang berada. Asosiasi dan organisasi profesi pun perlu ikut ambil
bagian dari pendidikan ini sebab tanpa pengetahuan yang benar mengenai
pertambangan, maka sektor pertambangan tetap akan menjadi momok bagi
lingkungan. Media tidak kalah penting dalam pendidikan informal ini,
bahkan mungkin menjadi tulang punggung dari pemberantasan ketidaktahuan
tatanan masyarakat dalam masalah pertambangan. Selain itu kemampuan
media dalam memahami masalah lingkungan pertambangan ini juga perlu
ditingkatkan.

Diabaikannya Aspek Lingkungan Menimbulkan Biaya Sosial dan Citra yang
buruk

Bagi kegiatan pertambangan multinasional praktek-praktek eksternalitas
sosial dan lingkungan seringkali bertentangan dengan ideologi, etika dan
sikap di negara mereka, sehingga timbul kondisi yang berstandar ganda
(double standard). Salah satu cara dari eksternalitas masalah
lingkungan ini dengan cara “Corporate Environmental Report” yang
sederhana sehingga masyarakat sekitar dapat merasa aman. Sebagai
contoh, apabila ada masalah lingkungan di lokasi pertambangan maka
perusahaan tambang dapat membuat suatu pengumuman dengan bentuk brosur
yang berisi tentang penanggulangan masalah tersebut. Hal ini dapat
dilakukan setelah masalah yang dihadapi telah dapat diatasi. Efek dari
keterbukaan ini akan membuat stakeholders lainnya merasa diikutsertakan
dalam proses pertambangan, sehingga mereka akan merasa memiliki daerah
dimana lokasi tambang berada. Sehingga pada akhirnya masyarakat sekitar
pertambangan jiga akan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan dimana
mereka berada.

Eko-efisiensi Sekaligus Efisiensi Ekonomi

Untuk menunjang eko-efisiensi dan efisiensi ekonomi ini maka perlu
dengan segera dilakukan pemetaan menyeluruh tentang biaya pemulihan
lingkungan di Indonesia. Saat ini belum ada gambaran yang jelas
mengenai perkiraan biaya yang diperlukan dalam pemulihan lingkungan.
Dalam menentukan untung-rugi dari suatu pembangunan maka deplesi dan
pemulihan lingkungan perlu dihitung dengan cermat, sehingga dapat
disimpulkan apakah pembangunan akan berdampak positif atau tidak.

Didalam sektorpertambangan, seperti dikemukakan dalam hal terdahulu,
masalah Acid Mine Drainage (AMD) akan mempengaruhi keadaan air disekitar
lokasi tambang untuk waktu yang lama. Oleh sebab itu, perlu dilakukan
inventarisasi tentang AMD disetiap lokasi tambang sehingga biaya
pemulihan lingkungan dapat diantisipasi. Hal ini menjadi prioritas bagi
sektor pertambangan untuk mengantisipasi apakah “reclamation fee” yang
sudah berjalan saat ini akan mencukupi pemulihan lingkungan atau tidak.

Dari AMDAL, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Audit Lingkungan

AMDAL perlu ditindaklanjuti dengan suatu sistem manajemen lingkungan
yang menyeluruh termasuk institusi dan organisasi, sistem informasi,
sumberdaya manusia, rancang bangun dan teknologi didalam upaya
pengendalian pencemaran. Akan menjadi lebih menguntungkan apabila
pendekatan yang proaktif dan integratif ini dapat dilaksanakan sejak
penyusunan ‘feasibility’ teknis dan ekonomis, serta perhitungan bahwa
pertambangan merupakan pengambilan sumber daya yang non renewable.

Selain itu perlu secepatnya diterapkan suatu sistim punishment terhadap
para konsultan atau kontraktor yang tidak melaksanakan kode etik profesi
masing-masing. Untuk menunjang mengenai kode etik profesi, perlu adanya
kerjasama yang baik dan fair antara asosiasi dan organisasi profesi,
sehingga mutu dari profesi dapat ditingkatkan.

‘Standard Operating Procedure’ untuk monitoring perlu disusun dan
dibakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pengendalian. Dan audit
lingkungan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh kegiatan
pertambangan dan energi sebagai bagian sistem peloporan yang disusun
oleh auditor external yang profesional.

Untuk ini maka struktur organisasi di dalam Departemen Pertambangan dan
Energy perlu dilihat karena pada saat ini hubungan antara Dirjen sebagai
penanggung jawab Feasibility Study dan SekJen sebagai penanggung jawab
proses AMDAL kurang lancar. Sebaiknya semua divisi yang mempunyai
urusan terhadap lingkungan perlu dibuatkan suatu wadah sehingga masalah
lingkungan dapat dibicarakan secara holistik, tidak terpotong-potong.

AMDAL dapat diartikan sebagai dokumen kontrol lingkungan, oleh sebab itu
akses terhadap AMDAL perlu ditingkatkan. Selama ini publik sangat
kesulitan untuk mendapatkan dokumen ini. Penyebabnya antara lain adalah
kurang dimengertinya mekanisme lembaga pemerintah oleh masyarakat
sipil. Untuk itu maka pemerintah perlu men-sosialisasikan kepada publik
melalui mekanisme “public relation” tentang fungsi divisi-divisi yang
mempunyai informasi untuk publik.

Pendekatan Kemitraan (Co-management)

Menggalang kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat
diibaratkan dengan membentuk suatu kerjasama. Namun secara keseluruhan
kerjasama memiliki tujuan, misi dan visi yang sama terutama dalam hal
ini adalah pembangunan lingkungan hidup.

Sebagai suatu contoh nyata dalam sektor pertambangan adalah kemitraan
dalam menentukan reklamasi. Dalam menangani reklamasi ini maka perlu
dipikirkan kebutuhan dari masyarakat sekitar lokasi tambang, sehingga
masyarakat sekitar dapat berdiri sendiri dan tidak selalu bergantung
dengan perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh operasi tambang. Untuk
itu dalam masalah reklamasi ini maka Deptamben, Dephutbun dan perusahaan
harus berkonsultasi dengan masyarakat sekitar untuk menentukan reklamasi
yang terbaik.

Apabila dilihat dari masalah pemerataan, maka kemitraan ini perlu
dikonsultasikan dengan masyarakat sekitar oleh pemerintah daerah. Hal
ini untuk menghindari adanya rasa “dirugikan” setelah penambangan
berjalan. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi masalah ini sebab
jangan sampai perusahaan pertambangan merasa bahwa pemerintah daerah
tidak melakukan upaya untuk pembangunan didaerah lokasi pertambangan.

Dilihat dari kacamata mekanisme pembuatan Kontrak Karya, maka sebelum
usulan Kontrak Karya diajukan ke DPR, maka perlu diadakan konsultasi
kepada semua stakeholders atau “public hearing”. Tentu saja perlu
dicari suatu mekanisme untuk menghindari praktek kotor dari para
spekulan tanah. Public hearing ini tidak hanya terbatas pada tingkat
daerah, akan tetapi apabila Kontrak Karya telah sampai ketingkat DPR,
maka perlu dilakukan “public hearing” secara nasional sebelum DPR
memberikan persetujuan Kontrak Karya. Karena kekuatan Kontrak Karya ini
setara dengan UU, maka semua stakeholders harus menghormati keputusan
DPR, dengan catatan semua proses telah dilakukan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA
finance.dir.groups.yahoo.com 2010 group pekerja tambang
http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/pekerjatambang/message/10042
groups.yahoo.com 2010 group lingkungan
http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/826
http://www.ymp.or.id 2010 esilo content view
http://www.ymp.or.id/esilo/content/view/221/8/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s