manfaat globalisasi ekonomi

Posted: Maret 8, 2011 in tugas kewarganegaraan

Ekonomi Indonesia dalam Percaturan Globalisasi

“…Di sini kita menemui salah satu dari berbagai ambivalensi yang mencerminkan pandangan kita tentang ekonomi pasar. Persaingan adalah baik, tetapi kita menyangsikan tentang persaingan yang berlebih-lebihan. Kita mendorong adanya kerjasama di dalam tim, tetapi kita menganggap perlu persaingan antar mereka di dalamnya. Kita mencela dengan kerutan dahi terhadap mereka yang bersaing secara berlebihan .… Saya telah memberi tekanan akan pentingnya kerjasama, kejujuran dan kepercayaan, sifat-sifat yang baik yang membuat hubungan ekonomi menjadi lebih lancar, tetapi yang pada dirinya sendiri semuanya sering (dan untungnya telah) menuntun ke arah perilaku yang berjalan dengan baik melebihi yang diperlukan oleh kepentingan diri-sendiri…”. (Joseph E. Stiglitz, 1994).

BANYAK pihak menilai fenomena globalisasi sebagai kebangkitan ekonomi Internasional atau globalisasi ekonomi. Dalam teori ekonomi internasional ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan Internasional, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sejatinya interaksi perdagangan antar Negara di dunia bukan sesuatu hal yang baru, namun telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegera sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi.

Namun dewasa ini banyak ekonom yang menilai perkembangan globalisasi ekonomi saat ini kian tak menentu dan sangat rentan dengan gejolak. Terutama akibat dari arus finansial global yang semakin “liar”. Padahal, kita semua tahu bahwa tidak semua negara memiliki daya saing (dan daya tahan) yang cukup untuk terlibat langsung dalam kancah lalu-lintas finansial global, yang tak lagi mengenal batas-batas teritorial negara, dan cenderung semakin sulit untuk dikontrol oleh pemerintah sebuah negara yang berdaulat.

Di sisi lain ada kelompok yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa (kelompok G-8) sebagai bentuk eksploitasi atau pejajahan ekonomi terhadap negara-negara berkembang, sehingga orang memiliki pandangan negatif terhadap Globalisasi. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia.

Gambaran diatas betapa kita harus mewaspadai globalisasi meskipun kita tidak harus menolaknya. Sri Edi Swasono Ekonom UI, mengemukakan paling tidak ada tiga kelompok yang mempunyai pandangan berbeda mengenai globalisasi yang harus kita perhatikan dengan cermat: (1) Kelompok pengagum; (2) Kelompok kritis dan obyektif; (3). Kelompok yang menolak Saya sendiri cenderung untuk memihak kelompok kedua dalam arti demikian, saya memandang globalisasi memang tidak bisa dielakkan. Maka kita harus kritis dan objektif dalam menyikapi mahluk bernama globalisasi. Tidak semua efek globalisasi buruk, namun juga tidak semua implikasi dari globalisasi membawa manfaat bagi semua orang.

 

KASUS INDONESIA

 

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Kebijakan ekonomi yang terus didominasi oleh ekonom pro-liberal dalam pemerintahan (seperti, Menteri Keuangan: Sri Mulyani, Menteri Ekonomi: Boediono, Menteri Perdagangan: Marie Elka Pangestu, Menteri BUMN: Sofyan Djalil) akan menjadikan perekonomian Indonesia berpeluang terpuruk. Mereka menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Padahal faktanya kita bisa melihat banyak rakyat yang menjadi korban dari sistem ekonomi bermuka dua ini. Kemiskinan tak kunjung berkurang, yang miskin tetap miskin dan yang kaya menjadi semakin kaya melalui sistem ini.

 

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu net importer terbesar komoditas pertanian di dunia, sedangkan petaninya terjerembab dalam kubang kemelaratan yang tidak bertepi. Pada 1998, atas tekanan IMF melalui Letter of Intent (LoI) Januari 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan Impor beras. Impor beras menjadi lahan perburuan rente ekonomi besar-besaran bagi para konglomerat dan elite politik. Terakhir harga kedelai yang melambung tinggi karena selama ini ternyata kita banyak mengimpor, bukan memproduksi sendiri. Itu merupakan ironi yang tidak termaafkan karena sumber daya ekonomi Indonesia justru ada di sektor pertanian.

Industri perkayuan pun mengalami nasib yang sama. LoI mengharuskan pemerintah melakukan liberalisasi terhadap ekspor kayu gelondongan. Dikatakan bahwa dengan liberalisasi ini, harga kayu gelondongan dalam negeri akan sesuai dengan nilai ekonomisnya. Akibatnya, efisiensi industri perkayuan meningkat, penggunaan kayu menjadi lebih arsional, dan akhirnya deforestasi bisa ditekan.

 

Kebijakan diatas terbukti salah besar. Kehancuran industri perkayuan justru semakin parah karena mereka kesulitan memperoleh bahan baku. Pembalakan dan perdagangan kayu ilegal melanjak drastis. Kerusakan hutan semakin luas dan cepat. Mengapa ini terjadi? Karena kebijakan tersebut mengabaikan kondisi kelembagaan dan transisi demokrasi yang ada di Indonesia. Euforia otonomi daerah membuat penguasa lokal leluasa mengaveling hutan dan melakukan pembalakan besar-besaran. Kesulitan bahan baku membuat industri mau membeli kayu ilegal agar bertahan hidup.

 

Selain contoh sektoral di atas, ada lagi fakta agregat yang lebih memprihatinkan, yang belum banyak diketahui masyarakat. Yaitu mengenai utang luar negeri (Wibowo, 2005). Pada 1969, utang luar negeri pemerintah hanya sebesar US$ 2,44 miliar. Pada tahun 2003, jumlahnya menjadi US$ 80,86 miliar. Berarti selama 34 tahun ada kenaikan nominal sebesar US$ 78,42 miliar, atau Rp. 729 triliun dengan kurs akhir Desember 2004. Ini dengan asumsi nilai waktu dari uang (time value of money) tidak dihitung.

 

Selama periode yang sama, pemerintah sudah membayar cicilan pokok dan bunga sebesar US$56,52 miliar. Di lain pihak, jumlah utang baru yang ditarik oleh pemerintah adalah US$37,68 miliar. Jadi, pembayaran kembali utang pemerintah sudah US$ 18,84 miliar, atau Rp. 175 triliun lebih besar dari hutang yang baru diambil. Logika sederhananya, kalau kita sudah membayar lebih banyak dari utang yang kita ambil, jumlah utang seharusnya menurun. Tapi tidak demikian. Kita sudah membayar terlalu banyak (jumlahnnya Rp. 175 triliun), tapi hutang kita malah bertambah Rp. 729 triliun.

 

Beban hutang yang menggunung tersebut jelas menhabiskan sumber dana yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sebagai contoh dalam realisasi APBN 2005, belanja negara untuk membayar pokok dan bunga hutang luar negeri mencapai di atas 2,5 kali lipat belanja perumahan dan fasilitas umum, hampir 120 kali belanja ketenagakerjaan, atau hampir 28 kali belanja lingkungan hidup. Dalam realisasi APBN 2006, rasio-rasio di atas diperkirakan tidak akan jauh berkurang. Inilah biaya oportunitas sosial yang harus ditanggung sebagai akibat dari rezim ekonomi yang pro kreditor seperti Bank Dunia dan IMF.

 

Dengan besarnya dana yang dipakai untuk membayar hutang luar negeri, kita patut bertanya bagaimana Indonesia bisa melakukan investasi untuk memperkuat industri, kapasitas teknologi bangsa, dan kemampuan sumber daya manusianya? Tanpa investasi ini, bagaimana Indonesia bisa menjadi pemenang dalam globalisasi?

 

MENSIASATI GLOBALISASI

 

Globalisasi sejatinya bukan dimaknai sebagai pembukaan pasar tanpa batas sehingga seluruh bidang barang/komoditas ekonomi bebas dimasuki asing. Globalisasi seharusnya dimengerti sebagai kebebasan untuk melakukan pertukaran kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, bila terdapat praktik transaksi ekonomi yang merugikan, salah satu pihak bebas pula untuk menggagalkan atau memproteksi kepentingan domestiknya.

 

Globaliasi ekonomi yang dikampanyekan lemabaga Internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia, serta diagung-agungkan oleh korporasi multinasional, merupakan sebuah gambaran kompetisi yang sama sekali tidak seimbang. Dari sisi kekuatan industri, teknologi, kemampuan SDM dan keuangan, negara-negara miskin di Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan jelas sangat kalah kelas jika dibandingkan dengan negara-negara maju dibelahan bumi Utara.

Bagaimana mungkin misalnya, negara seperti Malawi bertanding pasar bebas barang, jasa, dan keuangan melawan raksasa seperti Jerman? Bagaimana mungkin perusahaan minyak gurem seperti Pertamina, yang neraca awal saja belum punya, harus bertarung bebas di pasar global melawan raksasa seperti Exxon Mobil? Apalagi melalui Undang-Undang Migas yang sangat liberal, kekuatan Pertamina digunting drastis, baik pada sektor hulu maupun hilirnya.

 

Peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, Joseph E. Stiglitz berpendapat bahwa kita bisa membangun dunia yang lebih baik dengan globalisasi yang adil. Sebuah dunia dengan proses globalisasi yang memberikan keadilan manfaat bagi kelompok kaya dan miskin dalam generasi sekarang, maupun bagi generasi mendatang. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan reformasi terhadap globalisasi.

Stiglitz mempunyai pandangan yang jauh berbeda. Dia percaya bahwa pemerintah harus mengambil peranan aktif dalam menggerakkan pembangunan dan melindungi kelompok miskin. Tidak bisa semuanya diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Peranan yang sama juga harus diambil oleh lembaga-lembaga publik internasional seperti IMF, Bank dunia, dan WTO.

 

Stiglitz juga memberikan idenya terkait dengan kondisi Negara Indonesia, terutama dalam hal pengelolaaan utang internasional. Dalam perdagangan bebas, Stiglitz mengajukan konsep yang menarik. Baginya, putaran Doha sudah gagal. Karena itu, negoisasi perdagangan multilateral harus diubah fokusnya, menjadi lebih pro negara miskin dan pro pembangunan. Untuk itu Stiglitz mengusulkan perubahan yang drastis terhadap asas reprositas (timbal-balik) yang tidak memperhitungkan kondis ”kelas” tiap-tiap Negara.

 

Dalam konsep Stiglitz, negara-negara kaya harus membuka pasarnya kepada negara yang lebih miskin, tanpa reprositas, tanpa adanya kondisionalitas politik dan ekonomi. Selama ini, negara kaya (terutama AS dan Uni Eropa) sering menggunakan perlakuan khusus perdagangan sebagai alat politik untuk menekan negara miskin. Sedangkan negara-negara berpenghasilan menengah harus membuka pasarnya kepada negara yang lebih miskin, dan memberikan perlakuan khusus sesama mereka tanpa harus memberi perlakuan yang sama kepada negara kaya. Dengan konsep baru ini, reprositas hanya diberlakukan di antara negara-negara yang seimbang kekuatannya.

 

Stiglitz juga mengajukan ide untuk mendorong demokratisasi globalisasi, termasuk agar lembaga-lembaga publik internasional lebih demokratis dan transparan. Adalah sebuah ironi ketika lembaga seperti IMF, Bank dunia, dan WTO memaksa negara-negara miskin lebih demokratis dan transparan, namun mereka sendiri justru tidak demokratis dan transparan.

Memang ide-ide Stiglitz masih jauh dari realisasi. Resistensi dari kelompok status quo yang terlanjur menjadi penguasa globalisasi akan sangat besar. Namun, jika kita gagal mengelola globalisasi secara manusiawi dan bersahabat dengan lingkungan seperti yang diusulkan Stiglitz, globalisasi akan dnegan mudah berubah menjadi “keangkuhan kapitalisme.”

 

Bagi Indonesia sendiri, yang terpenting adalah menyadari bahwa dalam berbagai bidang, kelas Indonesia masih jauh dari memadai untuk terjun ke dalam pertarungan keras percaturan globalisasi, khususnya dibidang ekonomi. Indonesia tidak perlu gagah-gagahan pro-globalisasi tanpa mengukur kemampuan sendiri. Pemberian wewenang eksploitasi Blok Cepu kepada Exxon Mobil, bukan kepada Pertamina adalah salah satu contoh dari sikap gagah-gagahan Indonesia. Karena dengan valuasi deposit migas sekitar US$40 miliar, akan lebih bermanfaat jika dikelola secara maksimal oleh Pertamina dan pelaku migas dalam negeri.

 

Yang perlu dilakukan Indonesia adalah mengkonsolidasikan seluruh potensi SDA dan dana yang ada untuk membangun kekuatan industri, teknologi, SDM dan keuangan, sehingga kita mampu bertanding di arena percaturan globalisasi. Kita juga perlu mengatur agenda stabilisasi makro, liberalisasi perdagangan, investasi dan sektor keuangan, serta privatisasi hanya dilakukan apabila sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan di Indonesia. Dengan perubahan orientasi kebijakan ekonomi seperti ini, Indonesia akan lebih berpeluang menjadi pemenang, bukan pecundang globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

edosegara.blogspot.com 2008 ekonomi globalisasi indonesia

http://edosegara.blogspot.com/2008/02/ekonomi-indonesia-dalam-percaturan_24.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s